Nurani Hukum dan Getaran Sufi Menyongsong Indonesia Emas
Oleh : DODIK PUJI BASUKI, SH.,MH - ADVOKAT JEMBER
Belasan windu sudah Republik ini merajut sejarahnya di atas peta bumi. Namun, ketika kita menatap cermin kebangsaan pada usia yang ke-81 ini, ada retak nurani yang menganga lebar di balik megahnya gedung-megung jangkung dan deretan angka statistik pertumbuhan. Hukum, yang semestinya menjadi panglima agung untuk menaungi keadilan kaum tertindas, kerap kali tampak compang-camping di hadapan syahwat kekuasaan yang tak bertepi.
Mari kita renungkan sejenak pemandangan batin yang kontras: di satu sisi, jeritan sunyi seorang nenek tua yang memungut sisa-sisa butiran beras demi menyambung nyawa di tengah riuhnya berita korupsi; di sisi lain, pesta pora integritas para pemegang amanah yang menjadikan kursi kekuasaan sebagai lumbung kekayaan pribadi. Ketika korupsi telah berakar begitu dalam hingga dianalogikan sebagai bencana kemanusiaan, di situlah letak krisis eksistensial kita yang paling fundamental. Suara-suara jernih dari ruang publik, termasuk apa yang sering dikritik oleh figur-figur pengamat seperti Gema Goeyardi, mengingatkan kita pada tiga jangkar utama yang mutlak harus ditegakkan: pemberantasan korupsi tanpa kompromi, transparansi yang mutlak, dan restorasi integritas moral.
Hakim, Nurani, dan Kursi Pengadilan yang Sunyi
Menjadi seorang penegak hukum, pengacara, akademisi, atau pejabat publik bukanlah sekadar menjalankan pasal-pasal mati di atas kitab undang-undang. Ini adalah sebuah panggilan profetik. Sebagaimana teladan para pendekar hukum berjiwa nurani, hukum tanpa moralitas hanyalah tumpukan kertas kering yang siap dibakar oleh angin keserakahan.
Korupsi, kolusi, dan pengkhianatan amanah publik bukanlah sekadar pelanggaran administratif. Dalam perspektif tasawuf, ia adalah bentuk kepapaan rohani yang paling parah—sebuah penyakit hati ketika manusia lupa bahwa di atas palu hakim dunia, ada Pengadilan Agung yang tak pernah bisa disuap oleh kilau harta benda. Ketika seseorang masuk ke dalam lingkaran kekuasaan dengan niat dasar menumpuk kekayaan duniawi, ia sedang menggadaikan kemerdekaan bangsanya sendiri demi selusin koin fana.
Oleh karena itu, membersihkan negeri ini dari cengkeraman korupsi menuntut keberanian moral yang melampaui batas-batas birokrasi formal. Hukum harus ditegakkan dengan ketegasan yang tak tawar-menawar, tajam ke atas maupun ke bawah, tanpa pandang bulu. Sebab, keadilan yang tertunda atau yang diperjualbelikan adalah bentuk penindasan paling keji terhadap rakyat yang diam. Rasa keadilan masyarakat tidak boleh dikhianati oleh intrik-intrik hukum yang mencederai akal sehat.
Tiga Pilar Menuju Kemerdekaan yang Hakiki
Memasuki usia ke-81 Republik Indonesia, tekad kolektif kita harus disandarkan pada tiga pilar pembersihan peradaban agar cita-cita luhur bangsa dapat terwujud secara nyata:
Pemberantasan Korupsi Tanpa Ampun: Menjadikan hukum sebagai pedang keadilan yang menebas segala bentuk penyelewengan, agar keringat rakyat jelata tidak sia-sia dirampok oleh para pemburu rencananya sendiri. Penindakan tegas adalah harga mati bagi tegaknya wibawa negara.
Transparansi Mutlak di Setiap Lini: Membuka pintu-pintu kekuasaan selebar-lebarnya bagi pengawasan publik, karena kegelapan birokrasi adalah tempat bersarangnya para pengisap darah rakyat. Keterbukaan informasi adalah benteng pertahanan terbaik terhadap penyelewengan anggaran.
Restorasi Integritas Berbasis Nurani:
Menghidupkan kembali kesadaran batin bahwa jabatan adalah ladang pengabdian dan ibadah sosial, bukan panggung pamer kemewahan di atas penderitaan sesama. Reformasi karakter ini harus dimulai dari dunia pendidikan hingga jajaran birokrasi tertinggi.
Memahat Makna di Ujung Usia Republik
Kemerdekaan yang direbut dengan cucuran darah para pejuang bukanlah tiket bagi segelintir elite untuk memperkaya diri. Ia adalah amanah suci untuk memanusiakan manusia Indonesia seutuhnya. Ketika kita berbicara tentang masa depan bangsa, tentang impian besar menyongsong generasi emas, fondasinya tidak akan pernah kuat jika dibangun di atas pasir ketidakadilan dan moral yang keropos.
Di sinilah panggilan batin kita sebagai sesama anak bangsa dipertaruhkan. Menghidupkan kembali ruh hukum yang berkeadilan, menegakkan kejujuran dengan kepala tegak, dan memahat makna kemerdekaan sejati hingga ke lubuk hati nurani yang paling dalam adalah tugas sejarah yang tidak boleh ditawar lagi. Semoga negeri ini senantiasa dalam lindungan-Nya, dikawal oleh para penjaga kebenaran yang tidak pernah menjual nuraninya demi kepentingan sesaat.
