 |
| Kamiludin Ketua Apdesi Jember |
JEMBER, WartaUpdate – Perwakilan PKDI dan APDESI Kabupaten Jember,hari ini ( 10/8/2026 ) menyampaikan aspirasi mendesak kepada Pemerintah Kabupaten Jember. Isinya satu: Desa butuh kepastian pembangunan, bukan lagi alasan keterbatasan anggaran.
Dalam hearing bersama, para Kepala Desa menegaskan hari ini mereka datang membawa persoalan yang langsung dirasakan masyarakat. Banyak kebutuhan pembangunan desa yang belum selesai. Ada yang sudah lama diusulkan, ada yang berulang kali disampaikan, namun belum ada kepastian.
PKDI & APDESI menyoroti dampak kebijakan nasional terkait *Koperasi Desa Merah Putih (KDMP)*.
"Hari ini dana desa di seluruh Indonesia terpangkas besar-besaran. Dari yang semula Rp1,5 Miliar hingga Rp3 Miliar, sekarang tinggal sekitar Rp300 jutaan per desa," ujar perwakilan PKDI & APDESI.
Akibatnya, Pemerintah Desa tidak bisa lagi membangun infrastruktur seperti dulu.
"Mayoritas Kepala Desa hari ini menjerit tak berdaya di tengah efisiensi besar-besaran. Banyak jalan rusak tidak bisa dibangun, banyak jalan masih gelap di malam hari, dan banyak jembatan ambruk hampir tidak diurus. Lagi-lagi korbannya adalah rakyat pedesaan," tegasnya.
PKDI & APDESI memahami pemerintah punya keterbatasan anggaran. Namun mereka menolak jika "anggaran terbatas" terus menjadi jawaban satu-satunya.
"Keterbatasan anggaran tidak boleh menjadi alasan yang terus diulang setiap kali desa meminta kepastian. Desa juga bagian dari Kabupaten Jember. Masyarakat desa bayar pajak, bertani, berdagang, dan menggerakkan ekonomi daerah," ujarnya.
6 TUNTUTAN PKDI & APDESI KEPADA PEMKAB & DPRD JEMBER
1. Bupati Turun Tangan Langsung. Memastikan pembangunan desa menjadi prioritas nyata, bukan sekadar usulan yang pindah dokumen.
2. Libatkan Pemerintah Desa. Menentukan kebutuhan desa yang mendesak bersama Kades yang setiap hari di lapangan.
3. Ada Kepastian. Mana yang dikerjakan, kapan dilaksanakan, dan bagaimana penyelesaiannya. Jangan minta desa terus bersabar tanpa kejelasan.
4. Maksimalkan Anggaran & Cari Sumber Dana Lain. Jangan berhenti pada kata "anggaran terbatas". Cari jalan yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan.
5. DPRD Ikut Mengawal. Memastikan persoalan pembangunan desa benar-benar dapat jalan keluar.
6. Bupati Hadir Memimpin. Yang masyarakat butuhkan bukan penjelasan keterbatasan, tapi keputusan dan arah penyelesaian. "Masyarakat bertanya: Kapan dibangun?"
5 PERMINTAAN KONKRIT KEPALA DESA DI TENGAH EFISIENSI
1. Pembangunan Infrastruktur & Penerangan Jalan merata di 226 Desa di Kabupaten Jember.
2. Bantuan Keuangan Desa atau sejenisnya untuk pemberdayaan masyarakat desa.
3. ADD dan Dana BGH Jangan Dipangkas. Jika perlu dinaikkan.
4. Ambulan Desa Segera Diserahkan ke semua Pemerintah Desa.
5. Libatkan Desa di Program Strategis. Seperti Homecare, Ketahanan Pangan, dan lainnya wajib melibatkan Pemerintah Desa.
"PKDI dan APDESI akan mengawal tindak lanjut dari pertemuan ini. Kami tidak ingin hearing ini hanya berakhir dengan aspirasi diterima dan didengar. Harus ada langkah nyata," pungkas perwakilan. ( Aries 🆎 )
