Saat Uang Rakyat Korupsi Tak Boleh Menguap Begitu Saja
Pemahat makna : DODIK PUJI BASUKI, SH.,MH - ADVOKAT JEMBER
Di ruang sidang pidana, ketukan palu hakim acap kali dipandang sebagai muara akhir dari sebuah penderitaan publik akibat kejahatan korupsi. Publik kerap menaruh harapan besar bahwa vonis kurungan badan bagi para koruptor akan membawa rasa keadilan yang setimpal. Namun, jika ditelisik lebih dalam, pemenjaraan badan semata belum sepenuhnya menuntaskan dahaga keadilan masyarakat. Ada satu kewajiban finansial yang tak kalah penting, yaitu pemulihan kerugian keuangan negara yang notabene merupakan uang milik rakyat. Sayangnya, hak-hak finansial publik ini sering kali menguap dan gagal kembali ke kas negara.
Fenomena "lebih baik memilih dipenjara ketimbang mengembalikan uang" telah lama menjadi salah satu celah hukum yang dimanfaatkan oleh para terpidana korupsi. Pidana kurungan pengganti (subsider) dijadikan tempat perlindungan yang nyaman. Para pelaku sering kali secara kalkulatif memilih untuk mendekam beberapa tahun lebih lama di dalam sel, dengan ikhtiar agar harta kekayaan hasil kejahatan tetap utuh dan dapat dinikmati kembali setelah masa pembebasan tiba. Praktik semacam ini tentu melukai rasa keadilan masyarakat, mengingat kerugian yang ditimbulkan oleh praktik korupsi merenggut hak-hak dasar warga negara.
Namun, ikhtiar hukum untuk membela dan merebut kembali hak-hak ekonomi rakyat kini menemukan pijakan baru yang jauh lebih kokoh melalui instrumen hukum perdata.
Memburu Uang Negara Lewat Mekanisme Perdata
Langkah terobosan Kejaksaan Republik Indonesia melalui peran Jaksa Pengacara Negara (JPN) dalam melayangkan gugatan perdata terhadap terpidana tindak pidana korupsi yang membandel menjadi angin segar bagi penegakan hukum yang berorientasi pada kepentingan publik. Langkah strategis ini membuktikan bahwa pemulihan kerugian negara tidak boleh terhenti hanya karena proses peradilan pidana telah usai.
Gugatan perdata ini berlandaskan pada yurisprudensi penting, yakni Putusan Mahkamah Agung No. 121 PK/Pdt/2011. Melalui kaidah hukum tersebut, Mahkamah Agung menegaskan bahwa sikap terpidana yang tidak melunasi kewajiban pembayaran uang pengganti dapat dikualifikasikan secara tegas sebagai Perbuatan Melawan Hukum (PMH) berdasarkan ketentuan hukum perdata. Dengan konstruksi hukum ini, negara melalui JPN memegang hak dan wewenang penuh untuk terus menuntut pemenuhan kewajiban finansial tersebut di muka persidangan perdata.
Satu hal yang sangat krusial dalam norma hukum ini adalah penolakan terhadap dalih klasik para koruptor. Kerap kali terpidana bergeming dengan alasan tidak lagi memiliki aset atau berada dalam kondisi bangkrut secara finansial. Kaidah hukum menegaskan secara lugas:
"Alasan bahwa terpidana tidak memiliki harta atau tidak mampu secara finansial tidak serta-merta menghapus kewajiban hukum untuk membayar kekurangan uang pengganti."
Para pakar hukum menilai bahwa klaim ketidakmampuan finansial tidak boleh ditelan mentah-mentah oleh penegak hukum. Dalam ranah hukum perdata, JPN dibekali kewenangan untuk memohon Sita Jaminan (Conservatoir Beslag). Instrumen ini memungkinkan negara untuk melacak, mengunci, dan menyita aset-aset yang diduga kuat disembunyikan, dialihkan, maupun diatasnamakan pihak ketiga, kerabat, hingga keluarga dekat terpidana. Dengan demikian, upaya persembunyian harta hasil korupsi dapat dibongkar secara sistematis melalui pembuktian di persidangan.
Keadilan Substansial Bagi Rakyat Banyak
Dari sudut pandang kerakyatan dan keadilan sosial, setiap rupiah yang dijarah oleh pelaku korupsi pada hakikatnya adalah pemotongan langsung terhadap hak-hak dasar rakyat. Uang negara yang menguap tersebut seharusnya dialokasikan untuk pembangunan fasilitas pendidikan, pembenahan infrastruktur jalan, peningkatan layanan kesehatan masyarakat, serta penyaluran bantuan sosial bagi warga yang membutuhkan.
Oleh karena itu, upaya penagihan uang pengganti hingga tuntas bukan sekadar urusan prosedur teknis atau administrasi hukum semata, melainkan sebuah pertaruhan untuk menegakkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Negara tidak boleh mengalah pada retorika ketidakmampuan yang diajukan oleh para koruptor.
Ketegangan hukum ini juga mengingatkan para hakim pada batasan asas ultra petita dalam hukum acara perdata. Hakim perdata dilarang keras mengabulkan atau memutus sesuatu yang tidak dimohonkan secara resmi dalam posita maupun petitum gugatan. Tanpa adanya tuntutan rekonvensi dan pembuktian yang teruji secara sah di depan persidangan, hakim tidak sepatutnya secara sepihak memaklumi atau menetapkan status ketidakmampuan terpidana.
Mendorong Pemberantasan Korupsi yang Utuh
Pemberantasan korupsi di tanah air tidak boleh terus-menerus terjebak dalam keriuhan panggung pemenjaraan badan semata. Pengalaman menunjukkan bahwa hukuman penjara tanpa pengembalian aset tidak pernah memberikan efek jera yang maksimal. Keadilan yang hakiki baru dapat dirasakan secara nyata ketika uang dan aset milik publik berhasil direbut kembali dan dikembalikan ke kas negara demi kemakmuran rakyat banyak.
Melalui konsistensi Jaksa Pengacara Negara dalam mengejar aset terpidana lewat jalur perdata, negara mengirimkan pesan yang sangat kuat dan jelas: tidak ada tempat yang aman bagi koruptor untuk menikmati hasil kejahatannya, dan kewajiban mengembalikan uang rakyat akan terus mengejar mereka tanpa batas.
