masukkan script iklan disini
Standar Tunggal, Bukan Wadah Tunggal: Paradigma Baru dalam Arsitektur UU Advokat
Oleh: DODIK PUJI BASUKI, SH.,MH. - ADVOKAT JEMBER
Diskursus mengenai revisi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat kembali memanas di ruang-ruang sidang Komisi III DPR RI. Di tengah hiruk-pikuk tuntutan perubahan, satu isu klasik kembali menyeruak ke permukaan: perdebatan antara wadah tunggal (single bar) dan wadah jamak (multi bar). Namun, jika kita menyelam lebih dalam ke akar persoalan, perdebatan mengenai bentuk organisasi ini seringkali hanyalah "kulit" yang menutupi luka yang lebih dalam. Pertanyaan fundamental yang harus kita ajukan bukanlah "Di mana advokat bernaung?", melainkan "Bagaimana memastikan setiap individu yang menyandang gelar advokat memiliki integritas dan standar kualitas yang tak bisa ditawar?"
Realitas Pluralisme dan Jebakan Monopoli
Secara sosiologis dan yuridis, profesi advokat di Indonesia telah lama bergerak dalam ruang pluralisme. Pasca berbagai putusan Mahkamah Konstitusi, pengakuan terhadap keberadaan organisasi advokat di luar struktur tunggal yang kaku adalah sebuah realitas yang tak terbantahkan. Memaksakan penggabungan paksa seluruh organisasi ke dalam satu wadah tunggal administratif hari ini bukan hanya utopis, tetapi juga berisiko melahirkan diktatorisme organisasi yang mengekang kebebasan berserikat—sebuah hak yang dijamin oleh konstitusi.
Namun, kita tidak boleh menutup mata. Kebebasan berorganisasi yang ada saat ini seringkali disalahgunakan. Fenomena forum shopping etik—di mana seorang advokat yang dijatuhi sanksi oleh satu organisasi dapat dengan mudah "menyeberang" ke organisasi lain untuk melanjutkan praktiknya—adalah noda hitam yang merusak citra officium nobile. Inilah titik di mana diskursus harus bergeser: kita tidak membutuhkan Single Bar secara administratif, tetapi kita membutuhkan Single Standard secara etik dan kualitas.
Menuju "The Standard Bar"
DPB & Partners memandang bahwa pembaharuan UU Advokat harus melahirkan konsep "The Standard Bar". Dalam paradigma ini, negara tidak perlu memonopoli wadah organisasi, namun negara wajib memfasilitasi terciptanya satu standar nasional yang ketat.
Pertama, mengenai Satu Kode Etik Nasional. Siapapun organisasinya, kode etik yang digunakan haruslah tunggal. Lebih jauh lagi, revisi UU ini harus mengamanatkan pembentukan Dewan Kehormatan Nasional yang bersifat independen dan lintas organisasi. Dewan ini berfungsi sebagai pengadilan etik terakhir bagi seluruh advokat Indonesia. Dengan satu "pintu keluar" yang tegas, sanksi pemecatan di satu organisasi akan secara otomatis menutup ruang praktik di organisasi manapun. Inilah cara kita memahat kembali makna integritas yang mulai terkikis.
Kedua, mengenai Standarisasi Pendidikan (PKPA). Kualitas pelayanan hukum bagi masyarakat adalah hak asasi bagi pencari keadilan. Oleh karena itu, kurikulum dan standar ujian advokat nasional harus diseragamkan dan diperketat. Standar ini harus mencakup tidak hanya aspek teknis hukum, tetapi juga kedalaman filosofis dan etika profesi. Advokat bukan sekadar "tukang hukum" yang mahir bersilat pasal, melainkan seorang intelektual yang mampu membedah keadilan hingga ke akarnya.
Advokat dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu
Salah satu poin paling krusial dalam aspirasi yang berkembang—seperti yang disuarakan oleh PERADI RBA—adalah penguatan kedudukan advokat dalam Integrated Criminal Justice System (Sistem Peradilan Pidana Terpadu). Selama ini, posisi advokat seringkali dianggap sebagai "pelengkap" atau bahkan penghambat dalam proses penyidikan dan penuntutan.
Revisi UU Advokat harus menegaskan bahwa advokat adalah pilar keempat dalam penegakan hukum yang setara dengan Polisi, Jaksa, dan Hakim. Kesetaraan ini bukan sekadar soal protokoler, melainkan soal akses terhadap informasi dan data dalam setiap tahapan perkara. Tanpa akses yang seimbang, equality of arms hanya akan menjadi slogan kosong di ruang sidang. Perlindungan terhadap hak imunitas advokat juga harus diperjelas batasannya; advokat tidak boleh dikriminalisasi hanya karena menjalankan tugas profesinya dalam membela klien dengan iktikad baik.
Menata "Tindakan Faktual" dan Maladministrasi
Sebagai firma yang mendalami hukum administrasi, DPB & Partners menekankan pentingnya peran advokat dalam mengawasi jalannya pemerintahan. Dalam konteks hubungan antara pejabat publik dan masyarakat, advokat adalah benteng terhadap tindakan faktual yang sewenang-wenang dan maladministrasi.
UU Advokat yang baru harus memberikan ruang bagi advokat untuk bertindak lebih efektif dalam ranah hukum administrasi. Advokat harus memiliki legal standing yang kuat untuk menggugat kebijakan publik yang mencederai keadilan administratif. Ini adalah bagian dari peran advokat sebagai "Pemahat Makna" keadilan dalam tata kelola negara.
Mengukir Masa Depan
Pembaharuan UU Advokat tidak boleh hanya berhenti pada penyesuaian formal. Ia harus menjadi momentum untuk menata ulang moralitas profesi. Kita tidak membutuhkan monopoli wadah, melainkan konsistensi kualitas.
Bagi DPB & Partners, kedaulatan profesi advokat adalah harga mati. Namun, kedaulatan tersebut harus dibayar dengan tanggung jawab moral yang tinggi. Dengan mengusung paradigma Standard Bar, kita memberikan kepastian hukum bagi masyarakat bahwa siapapun advokat yang mereka tunjuk, dari manapun organisasinya, mereka akan mendapatkan standar pembelaan yang mumpuni dan etis.
Mari kita berhenti berdebat tentang bentuk bangunan, dan mulai fokus pada kualitas fondasinya. Karena pada akhirnya, seperti pepatah kuno mengatakan, "Fiat iustitia ne pereat mundus"—keadilan harus ditegakkan, agar dunia, dan profesi yang mulia ini, tidak binasa ditelan ambisi sektoral yang sempit.
DPB & Partners
Managing Partners
