Oleh: DODIK PUJI BASUKI, SH.,MH - ADVOKAT JEMBER
Di ruang-ruang sidang pengadilan, di balik tumpukan berkas perkara yang menggunung, dan di dalam ruang konsultasi kantor hukum yang senyap, hukum seringkali diagungkan sebagai sebuah kepastian yang steril. Para praktisi hukum, penegak hukum, hingga pencari keadilan kerap memperlakukan pasal-pasal undang-undang, yurisprudensi, dan lembaran putusan hakim sebagai cerminan objektif dari kebenaran mutlak. Seolah-olah, dunia hukum bekerja layaknya rumus matematika: hitam dan putih, benar dan salah, terbukti atau tidak terbukti. Namun, jika kita berhenti sejenak dan menengok ke dalam labirin filsafat epistemologi, keyakinan naif ini mulai merengkah. Apa yang kita saksikan di ruang-ruang peradilan ternyata tidak lebih dari sekadar pantulan realitas yang telah terdistorsi oleh kepentingan, bias kognitif, dan subjektivitas manusia.
Marcus Aurelius, kaisar Romawi yang juga seorang filsuf Stoisisme terkemuka, pernah menorehkan sebuah refleksi batin yang sangat tajam dan melintasi zaman. Dalam catatan hariannya, ia menuliskan sebuah adagium yang mengguncang cara pandang kita terhadap realitas: "Segala yang kita dengar adalah opini, bukan fakta; segala yang kita lihat adalah perspektif, bukan kebenaran." Kalimat ini bukan sekadar ungkapan pesimistis atas ketidakmampuan akal budi manusia, melainkan sebuah peringatan epistemologis yang fundamental. Indera manusia—pendengaran dan penglihatan—bukanlah perekam objektif yang steril, melainkan penyaring yang senantiasa dipengaruhi oleh latar belakang, pengalaman hidup, kepentingan pribadi, dan ego yang melekat.
Apabila adagium klasik kaum Stoisisme ini ditarik ke dalam diskursus hukum modern, dan disandingkan pula dengan kearifan spiritual tasawuf Islam—khususnya konsep penyucian jiwa (tazkiyatun nafs) serta penjagaan diri dari cengkeraman prasangka buruk (zhann)—ia melahirkan sebuah kesadaran radikal. Profesi advokat, konsultan hukum, dan penegak hukum pada umumnya tidak boleh lagi dipahami semata-mata sebagai mekanisasi teknis penerapan pasal pidana atau perdata. Lebih dari itu, profesi mulia ini adalah sebuah ikhtiar batin dan intelektual yang sangat berat: merawat keadilan di tengah rimba raya subjektivitas manusia yang penuh dengan tipu daya ilusi.
Lantas, bagaimana sesungguhnya sintesis antara pemikiran Marcus Aurelius dan kearifan tasawuf ini dapat dijabarkan ke dalam amalan praktis seorang penasihat hukum? Refleksi ini terangkum dalam empat pilar utama yang mengalir sebagai kompas etik profesional.
Pertama, validasi fakta dan penjernihan asumsi klien. Setiap hari, seorang advokat dibanjiri oleh narasi dari klien yang datang membawa sengkarut permasalahan hukum. Dalam posisi emosional yang tertekan, kepentingannya terancam, atau dorongan untuk membela diri sendiri, klien hampir selalu menyampaikan versinya sebagai sebuah kebenaran mutlak. Padahal, apa yang diutarakan di ruang konsultasi bukanlah fakta murni, melainkan sekadar opini atau pembelaan diri yang sangat subjektif. Dalam tradisi tasawuf, manusia senantiasa diingatkan untuk waspada terhadap bahaya distorsi informasi, sebagaimana termaktub dalam prinsip tabayyun atau verifikasi mendalam sebelum mempercayai sebuah kabar. Seorang advokat yang bijak dan berintegritas tidak boleh serta-merta menelan mentah-mentah narasi tersebut. Ia wajib menundukkan cerita klien pada uji validitas berlapis, mengonfrontirnya dengan dokumen autentik, jejak digital, serta bukti fisik yang objektif. Tanpa proses penjernihan ini, seorang penasihat hukum justru terjebak dalam memoles opini klien menjadi kebenaran palsu di persidangan.
Kedua, objektivitas perspektif dalam membaca peta sengketa litigasi. Seringkali kita menyaksikan sebuah peristiwa hukum yang sama persis, tetapi melahirkan tafsir dan klaim yang bertolak belakang secara ekstrem di ruang pengadilan. Pihak penggugat melihat peristiwa itu sebagai perampasan hak yang nyata, pihak tergugat memandangnya sebagai rekayasa atau klaim yang tidak berdasar, sementara majelis hakim menilainya melalui koridor alat bukti formal yang kaku. Mengapa hal ini bisa terjadi? Stoisisme mengajarkan bahwa cara pandang manusia selalu dibatasi oleh posisi, sudut pandang, dan kepentingan tempat ia berdiri. Seorang advokat yang matang secara intelektual menyadari keterbatasan perspektif ini. Ia tidak terkurung dalam bias perkaranya sendiri, melainkan secara sadar keluar dari tempurung subjektivitasnya untuk memotret kelemahan argumen pihak lawan serta membaca arah pandang hakim secara jernih. Kemampuan melakukan mitigasi strategis semacam ini hanya bisa tumbuh dari kerendahan hati untuk mengakui bahwa apa yang tampak benar dari satu sisi, bisa jadi tampak keliru dari sisi yang lain.
Ketiga, kerendahan hati intelektual dan integritas moral. Dunia hukum kerap kali menjebak para praktisinya ke dalam kubangan arogansi intelektual. Perasaan menguasai seluruh seluk-beluk pasal, kepiawaian mempermainkan prosedur, dan ambisi memenangkan perkara dengan menghalalkan segala cara sering kali melahirkan watak yang sombong. Sikap merasa paling benar inilah yang secara perlahan merusak rasa keadilan di tengah masyarakat. Di sinilah tasawuf menawarkan penawar yang mujarab melalui konsep tawadhu' (rendah hati) dan kejujuran batin yang disebut shiddiq. Bagi seorang advokat yang meresapi nilai spiritual ini, kemenangan perkara bukanlah segalanya jika dicapai atas dasar manipulasi kebenaran. Ia memiliki keberanian moral untuk menyampaikan nasihat hukum yang jujur, objektif, dan apa adanya kepada klien mengenai risiko hukum yang sesungguhnya—meskipun nasihat tersebut pahit didengar dan berpotensi mengurangi keuntungan finansial pribadi. Integritas semacam ini menempatkan profesi advokat bukan sebagai pedagang jasa hukum yang oportunis, melainkan sebagai penjaga nurani hukum.
Keempat, orientasi pada keadilan substantif dan kebenaran hakiki. Harus diakui bahwa keadilan prosedural di pengadilan kerap kali tereduksi oleh batas-batas formalitas administratif dan kecerdikan teknis beracara. Kertas lembar putusan kadang kala mengalahkan substansi keadilan yang hidup di dalam sanubari masyarakat. Namun, bagi seorang penasihat hukum yang meresapi kedalaman spiritual dan filosofis, hukum positif beserta seluruh perangkatnya hanyalah instrumen antara, bukan tujuan akhir. Tujuan tertingginya adalah menegakkan keadilan yang berketuhanan dan memanusiakan manusia. Penegakan hukum yang berlandaskan kesadaran batin ini memastikan bahwa setiap langkah pembelaan tidak kehilangan nurani, serta senantiasa bergerak menuju keadilan universal yang hakiki.
Pada akhirnya, sintesis antara pemikiran agung Marcus Aurelius dan kearifan tasawuf memberikan dimensi baru yang sangat kokoh bagi profesi advokat. Ia merajut sebuah harmoni yang indah antara ketajaman berpikir kritis secara rasional dan kebersihan nurani secara spiritual. Dengan terus merawat kerendahan hati intelektual, seorang advokat tidak lagi sekadar hadir sebagai penasihat hukum yang tangguh di dalam ruang sidang, melainkan bertransformasi menjadi seorang pemahat makna—seseorang yang mendedikasikan hidupnya untuk menegakkan keadilan dengan akal yang terang benderang dan hati yang damai.
Sebab, pada ujung dari segala perdebatan hukum dan pertarungan argumen di muka peradilan, keadilan sejati tidak pernah lahir dari kelihaian bersilat lidah. Keadilan sejati hanya akan lahir dari kejernihan hati yang mampu memisahkan dengan tegas antara riuh rendah opini duniawi dan kebenaran substansial yang abadi.
