masukkan script iklan disini
MENIMBANG ULANG KAUSALITAS DAN BUKTI FORENSIK
Oleh: DODIK PUJI BASUKI, S.H., M.H. - ADVOKAT JEMBER
Jember, WartaUpdate - Dalam lanskap hukum modern yang kian kompleks, sebuah perkara pidana tidak lagi sekadar urusan silang sengketa kesaksian di ruang sidang. Kita kini berhadapan dengan realitas baru di mana peristiwa hukum sering kali terjalin dalam jaring-jaring data digital dan prosedur administrasi yang rumit. Di tengah perubahan ini, Teori Kausalitas tetap menjadi kompas moral yang fundamental: sebuah jembatan yang menentukan apakah seseorang pantas memikul beban pertanggungjawaban hukum atau tidak.
Perspektif Global
Kausalitas adalah jembatan yang menghubungkan tindakan manusia dengan akibat yang timbul. Namun, dalam praktiknya, jembatan ini sering kali dibangun dengan logika yang terlampau menyederhanakan masalah. Kita perlu merujuk pada pemikiran Claus Roxin, begawan hukum pidana dari Jerman, mengenai Objective Attribution (Pemberian Beban Objektif). Roxin mengajarkan bahwa seseorang hanya bisa dimintai pertanggungjawaban jika tindakannya menciptakan risiko yang tidak diperbolehkan secara hukum, dan risiko itulah yang menjelma menjadi akibat.
Jika sebuah akibat muncul karena kegagalan sistem digital atau kesalahan administrasi yang berada di luar jangkauan kendali terdakwa, maka secara normatif, perbuatan tersebut tidak dapat diatribusikan kepadanya. Senada dengan itu, H.L.A. Hart dan Tony Honoré dalam karya monumental mereka, Causation in the Law, mengingatkan bahwa dalam hukum, kita tidak mencari penyebab ilmiah yang tak berhingga, melainkan penyebab yang secara akal sehat (common sense) dipandang paling menentukan.
Peran Forensik Digital dalam Memutus Rantai Kesalahan
Di era kecerdasan buatan, pembuktian kausalitas memerlukan alat uji yang lebih tajam dari sekadar retorika. Di sinilah Forensik Digital dan Audit Administrasi berperan sebagai instrumen verifikasi atas teori-teori besar tersebut. Seseorang tidak boleh dihukum atas dasar asumsi jika audit digital menunjukkan adanya anomali atau intervensi pihak lain yang memutus rantai penyebab asli.
Jika hasil forensik digital menunjukkan adanya manipulasi data oleh pihak ketiga atau kegagalan sistem otomatis, maka sesuai prinsip Intervening Cause, jembatan kausalitas itu telah runtuh. Menarik seseorang sebagai terdakwa tanpa melalui validasi teknis yang komprehensif bukan hanya kesalahan prosedur, melainkan sebuah kecacatan dalam menetapkan legal standing yang mencederai martabat kemanusiaan.
Menuju Keadilan Progresif yang Terintegrasi
Di titik inilah kita menyatukan pemikiran dunia tersebut dengan warisan Prof. Satjipto Rahardjo. Hukum progresif mengajak kita untuk tidak menjadi tawanan teks undang-undang yang bisu terhadap realitas teknologi. Hakim dan praktisi hukum diharapkan memiliki keberanian untuk melakukan penemuan hukum (rechtsvinding) yang berbasis pada kebenaran faktual yang didukung oleh sains.
Hukum yang manusiawi adalah hukum yang mengakui keterbatasan manusia di hadapan sistem yang masif. Sebagaimana ditegaskan oleh Prof. Eddy Hiariej, kausalitas hukum harus mampu memisahkan mana kesalahan personal dan mana kegagalan sistemik. Jika audit administrasi menunjukkan adanya tumpang tindih kewenangan, maka sangat tidak adil jika seluruh beban pidana ditimpakan kepada satu individu di ujung rantai kejadian.
Merawat Martabat Hukum di Masa Depan
Hukum adalah instrumen peradaban yang harus terus beradaptasi. Memahami kausalitas melalui integrasi pemikiran hukum dunia, forensik digital, dan audit yang transparan adalah langkah maju untuk memastikan bahwa tidak ada satu pun warga negara yang dihukum atas kesalahan sistem.
Marilah kita merawat martabat peradilan kita dengan menempatkan hukum sebagai pelayan keadilan yang cerdas dan berintegritas. Hanya dengan kausalitas yang teruji secara ilmiah dan nurani yang bersih, kita dapat mewujudkan hukum yang benar-benar memanusiakan manusia di tengah kemajuan zaman. ( 🆎 )
