Menakar Ulang Keadilan Pasca Putusan MK

masukkan script iklan disini

Oleh: Dodik Puji Basuki, SH.,MH

Konsultan Hukum & Praktisi Hukum Progresif

Pergeseran Tektonik Yuridis

Dalam diskursus hukum pidana kontemporer di Indonesia, kita sedang menyaksikan sebuah evolusi paradigmatik yang sangat mendasar. Mahkamah Konstitusi, melalui rangkaian putusan monumental—termasuk penegasan terbaru dalam Putusan Nomor 66/PUU-XXIV/2026—telah melakukan dekonstruksi terhadap tafsir klasik "kerugian negara". Frasa yang selama ini menjadi momok bagi para pengambil kebijakan karena sifatnya yang elastis dan spekulatif, kini dipancang secara rigid ke dalam ranah actual loss (kerugian nyata).

Langkah yuridis ini bukan sekadar perubahan diksi, melainkan sebuah restrukturisasi fundamental terhadap filosofi pemidanaan korupsi di Indonesia. Mahkamah sedang berupaya mengembalikan marwah kepastian hukum (legal certainty) yang selama ini sering tergerus oleh semangat pemberantasan korupsi yang terkadang mengabaikan prinsip-prinsip keadilan distributif.

1. Dialektika Delik Dari Formil ke Materiil

Secara tradisional, Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor diposisikan sebagai delik formil murni melalui pencantuman kata "dapat". Secara semantik, kata ini memberikan ruang bagi penegak hukum untuk mempidanakan sebuah tindakan meskipun akibat kerugiannya belum mewujud secara fisik. Dalam kacamata Legal Design Thinking, struktur ini dianggap "berbahaya" karena memberikan kekuasaan interpretatif yang hampir tak terbatas kepada penyidik untuk merumuskan potensi sebagai fakta.

Namun, pasca putusan MK, terjadi pergeseran dari Potential Loss menuju Actual Loss. Mahkamah menegaskan bahwa keadilan tidak boleh ditegakkan di atas fondasi probabilitas. Sebuah kerugian haruslah bersifat nyata dan pasti. Secara doktrinal, ini adalah kemenangan bagi asas Lex Stricta, di mana hukum pidana tidak boleh ditafsirkan secara luas yang merugikan terdakwa.

2. Membangun Benteng bagi Inovasi

Putusan terbaru MK yang menyelaraskan makna "kerugian negara" dalam UU Administrasi Pemerintahan dengan UU Tipikor merupakan langkah harmonisasi yang krusial. Selama ini, para birokrat dan pelaksana kebijakan mengalami apa yang disebut sebagai decisional paralysis—kelumpuhan dalam mengambil keputusan strategis karena bayang-bayang kriminalisasi atas diskresi yang mereka ambil.

Dengan menempatkan kerugian negara sebagai kerugian keuangan yang nyata berdasarkan hasil audit instansi berwenang (seperti BPK), MK sedang membangun "safe harbor" bagi inovasi birokrasi. Kebijakan yang salah secara administratif (maladministration) kini tidak serta merta dapat ditarik ke ranah pidana selama tidak ada aliran dana yang hilang secara nyata dari kas negara. Ini adalah bentuk perlindungan terhadap etos kerja pelayan publik agar tidak lagi dihantui oleh tafsir liar "potensi kerugian".

3. Keadilan di Atas Angka Audit

Meskipun putusan ini menjunjung tinggi kepastian hukum, kita harus meninjaunya melalui lensa Hukum Progresif ala Satjipto Rahardjo. Hukum adalah untuk manusia, bukan sebaliknya. Pakar hukum dunia sering menekankan bahwa korupsi bukan sekadar hilangnya nominal uang, melainkan hilangnya kesempatan sosial (social opportunity loss).

Ada kekhawatiran sosiologis bahwa dengan mengandalkan audit formal secara kaku, korupsi-korupsi canggih yang kerugiannya tersembunyi dalam instrumen keuangan kompleks atau kerusakan ekologis akan sulit terjangkau. Namun, di sinilah letak tantangan bagi para "Arsitek Solusi" hukum. Penegak hukum dituntut untuk tidak lagi malas secara intelektual. Mereka harus mampu membuktikan suap (bribery) atau penyalahgunaan wewenang secara substansial tanpa harus selalu bersembunyi di balik argumentasi potensi kerugian yang abstrak.

4. Akuntansi Panglima Baru dalam Pembuktian

Dekonstruksi ini menempatkan Akuntansi Forensik sebagai instrumen utama peradilan korupsi. Jika dulu keterangan ahli bisa bersifat kualitatif, kini ia harus kuantitatif dan terverifikasi. Hasil audit BPK kini menjadi "mahkota" dalam proses pembuktian materiil.

Pakar akuntansi internasional menekankan bahwa actual loss harus dihitung berdasarkan selisih kekayaan negara sebelum dan sesudah tindakan dilakukan, dengan mempertimbangkan risiko bisnis yang wajar. Ini memaksa proses peradilan kita menjadi lebih teknokratis dan objektif, menjauhkan drama-drama yuridis yang seringkali hanya didasarkan pada opini publik.

Menuju Peradaban Hukum yang Berintegritas

Menakar ulang keadilan pasca putusan MK ini membawa kita pada satu simpulan besar: Indonesia sedang bergerak menuju era penegakan hukum yang lebih beradab dan presisi. Keadilan tidak lagi dicari dengan cara menabrak prosedur, melainkan melalui pembuktian fakta yang tak terbantahkan.

Bagi praktisi hukum, momentum ini adalah ajakan untuk meningkatkan kapasitas diri dalam mengonstruksi pembelaan maupun dakwaan yang berbasis data audit yang kuat. Kita tidak boleh lagi terjebak pada dikotomi "Pemberantasan vs Perlindungan Pejabat". Sebaliknya, kita harus menciptakan sintesa di mana korupsi diberantas secara tanpa ampun, namun hak-hak warga negara dan kepastian hukum tetap terjaga secara suci.

Putusan MK ini adalah mercusuar bagi masa depan hukum Indonesia. Sebuah ajakan untuk kembali pada kebenaran materiil, karena keadilan yang sejati tidak pernah lahir dari sebuah ketidakpastian.

Referensi Utama:

• Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016

• Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 66/PUU-XXIV/2026

• Teori Hukum Progresif Satjipto Rahardjo

• Standard Audit Perhitungan Kerugian Negara BPK RI

*Manager Partners DPB ADVOKAT JEMBER