Merawat Marwah di Simpang Jalan: Refleksi Kritis atas Batas Jasa Hukum dan Ancaman Kriminalisasi Profesi
Oleh : DODIK PUJI BASUKI, SH.,MH - ADVOKAT JEMBER
Dunia penegakan hukum hari ini kembali diuji oleh sebuah anomali yang mengusik nalar keadilan. Di tengah iklim demokrasi yang menjunjung tinggi supremasi hukum, relasi antara pencari keadilan, kuasa hukum, dan instrumen negara kerap kali tercederai oleh kaburnya batas antara ranah keperdataan dan ranah pemidanaan. Ketika sebuah draf gugatan atau argumentasi hukum di dalam ruang peradilan ditarik secara paksa ke dalam laporan kepolisian, maka yang sedang dipertaruhkan bukan lagi sekadar sengketa antar-individu, melainkan masa depan kemandirian profesi hukum itu sendiri.
Fenomena ini memicu renungan mendalam mengenai bagaimana hukum seharusnya ditegakkan tanpa kehilangan esensi keadilannya. Sebab, ketika ruang perdebatan hukum bergeser menjadi arena ancaman pidana, hukum kehilangan marwahnya sebagai instrumen perlindungan, dan berubah wujud menjadi alat tekan yang menakutkan.
Kaburnya Batas Yuridis: Antara Fakta Klien dan Tanggung Jawab Advokat
Secara dogmatik dalam ilmu hukum pidana, sebuah pertanggungjawaban senantiasa bersandar pada asas tiada pidana tanpa kesalahan (geen straf zonder schuld) serta keharusan adanya niat jahat (mens rea). Dalam relasi kuasa hukum dan prinsipal, seorang advokat berdiri sebagai penerima mandat. Seluruh bahan materiil, kronologi peristiwa, hingga dokumen pendukung yang tertera dalam surat gugatan murni bersumber dari informasi yang diberikan oleh pemberi kuasa.
Para yuris senior dan pakar hukum terkemuka kerap mengingatkan bahwa ketidaksesuaian data atau kekeliruan fakta di dalam dalil persidangan bukanlah sebuah kejahatan yang serta-merta melekat pada diri seorang penasihat hukum. Di dalam doktrin hukum acara perdata, kebenaran suatu dalil memiliki instrumen pengujiannya sendiri melalui pembuktian konvensional—seperti alat bukti surat, saksi-saksi, hingga persangkaan di muka sidang.
Ketika seorang kuasa hukum dipidanakan hanya karena informasi yang ia terima dari klien dipersoalkan oleh pihak lawan, prinsip dasar representasi hukum runtuh seketika. Para pakar menegaskan bahwa membebankan pertanggungjawaban materiil secara pidana kepada advokat atas substansi perkara prinsipal adalah bentuk pengabaian terhadap logika hukum material yang fundamental.
Ancaman Nyata Kriminalisasi Profesi (Criminalization of the Profession)
Hak imunitas yang dilekatkan kepada seorang advokat bukanlah sebuah hak istimewa yang tanpa batas, melainkan sebuah instrumen perlindungan negara agar profesi mulia (officium nobile) ini dapat berjalan secara merdeka, objektif, dan tanpa rasa takut. Tanpa adanya jaminan perlindungan tersebut, seorang advokat akan bekerja di bawah bayang-bayang teror kriminalisasi setiap kali ia melangkah membela kepentingan hukum kliennya.
Para ahli hukum berpendapat bahwa tren mempidanalikan draf gugatan atau bantahan hukum menciptakan efek gentar (chilling effect) yang mematikan. Jika setiap kekeliruan atau sengketa klaim fakta di pengadilan perdata dapat langsung dilaporkan sebagai tindak pidana keterangan palsu terhadap advokatnya, maka ke depan tidak akan ada lagi pembela hukum yang berani menyuarakan kebenaran secara optimal. Ruang-ruang pengadilan akan sepi dari keberanian intelektual, digantikan oleh ketakutan kolektif yang justru meruntuhkan bangunan negara hukum itu sendiri.
Menuntut Ketegasan Aparat dan Integritas Organisasi
Menghadapi situasi yang dilematis ini, para pakar hukum menegaskan perlunya ketegasan sikap dari aparatur penegak hukum, khususnya kepolisian. Penegak hukum wajib menerapkan asas primum remedium secara konsisten, di mana hukum pidana harus ditempatkan sebagai upaya paling akhir (ultimum remedium). Kepolisian dituntut untuk memiliki kepekaan analitis yang tinggi dalam melakukan penyaringan (filtering mechanism) terhadap setiap laporan yang masuk, agar tidak mudah terseret dalam pusaran konflik perdata yang dibungkus dengan baju pidana. Ketaatan pada prosedur baku dan kepatuhan terhadap hukum acara adalah harga mati untuk menjaga marwah institusi penegak hukum.
Namun, koreksi tidak hanya berhenti pada instansi kepolisian. Reformasi kultural juga harus terjadi di dalam tubuh organisasi profesi advokat itu sendiri. Kehadiran organisasi advokat yang berintegritas, kredibel, dan memiliki Dewan Kehormatan yang tegas sangat mendesak untuk menyaring setiap sengketa etik maupun profesional. Alih-alih membiarkan sesama praktisi hukum saling berbenturan di ruang pidana, organisasi profesi harus mampu hadir sebagai rumah penjaga martabat yang menyelesaikan gesekan internal secara elegan dan bermartabat.
Pada akhirnya, merawat marwah hukum berarti menjaga agar setiap instrumen keadilan berfungsi sebagaimana mestinya. Perdebatan hukum harus dikembalikan ke tempat asalnya: diuji melalui nalar, dibuktikan melalui instrumen peradilan yang sah, dan dijaga oleh integritas para penegak hukum yang taat pada asas, etika, serta nurani keadilan.
